Penduduk Hongkong hanya sekitar 7-8 juta jiwa. Namun kepemilikan kartu Octopus di Hongkong mencapai sekitar 13,6 Juta. Diperkirakan 12 Juta kartu Octopus aktif semua dengan jumlah transaksi mencapai 9,5 juta transaksi per hari. Nilai transaksi mencapai $7 Hongkong per transaksi, artinya nilai transaksi mencapai $65 juta Hongkong perhari atau jika dikurskan ke rupiah mencapai 30 triliyun rupiah dalam setahun.
Suatu pencapaian nilai yang sangat besar dalam penggunaan kartu Octopus di Hongkong. Di Hongkong sendiri Octopus bukan merupakan sesuatu yang aneh lagi. Micropayment digunakan untuk membayar transportasi umum, digital content, bioskop dan lain-lain. Misalnya dalam pembayaran kereta api, masyarakat dapat membayar dengan kecepatan transaksi di bawah 1 detik. Betapa cepatnya, itupun terkadang masih terdapat antrian di stasiun-stasiun di Hongkong, jadi bisa dibayangkan antrian yang terjadi jika tidak menggunakan kartu Octopus.
Penggunaan kartu Octopus membuat banyak pihak diuntungkan, dari sisi masyarakat, mereka memperoleh kecepatan transaksi yang sangat cepat, selain itu masyarakat juga mendapatkan diskon per transaksi jika menggunakan kartu Octopus. Dari sisi pengelola kereta api, mereka juga memperoleh pemasukan yang sangat besar dan konsisten, sehingga dapat menjaga kualitas pelayanannya.
Kisah sukses penggunaan kartu Octopus ini disampaikan Dimitri Mahayana saat membuka Sharing Vision mengenai Electronic & Mobile Micro Payment in Indonesia 2008 : State of The Art, Market Survey, Security, Interoperability and Regulation, pada Kamis dan Jumat lalu. Dimitri yang belum lama ini meneliti langsung perkembangan Micropayment di Hongkong dan Korea Selatan juga mengatakan, jika Hongkong bisa menerapkan Micropyament dengan sukses, seharusnya Indonesia juga bisa. Apalagi potensi pengembangan bisnis berbasiskan Micropayment di Indonesia sangatlah besar, mengingat penduduk Indonesia sangatlah banyak.
Rekan Dimitri, Budi Rahardjo juga mengatakan isu tentang Micropayment ini sudah dicuatkan sejak 4-5 tahun yang lalu, tapi mengapa belum terealisasi juga. Padahal kebutuhan akan Micropayment sudah sangat mendesak sekali, lihat saja antrian di stasiun-stasiun, di pintu tol dan lain sebagainya. Yang tinggal dilakukan hanya mengikuti regulasi yang diterbitkan oleh BI dan menentukan siapa-siapa saja pemainnya.
Dimitri dan Budi juga mengingatkan bahwa Micropayment di Indonesia harus mampu menyentuh semua lapisan masyakat terutama masyarakat kecil. Selain itu pengembangan Micropayment juga jangan dilakukan sendiri-sendiri, lebih baik dikembangkan bersama-sama agar terjadi kolaborasi yang efisien baik dari sisi pengembang maupun pengguna.(Sharing Vision)
