Oleh Dimitri Mahayana
Chairperson Lembaga Riset Telematika Sharing Vision

Operator seluler maupun penyelenggara jasa internet di Indonesia dewasa ini habis-habisan menggarap segmen pasar ritel. Pasar yang utama seolah-olah hanya ada di pasar ritel sehingga promosi sektor itu sepenuhnya dilakukan.

Padahal, mengacu data riset kombinasi dari Sharing Vision dan berbagai lembaga riset telematika global, potensi pasar korporasi (enterprise) sebenarnya tidak kalah mentereng. Beberapa bahkan unggul telak.

Survei yang kami lakukan pada Desember 2007 kepada 50 responden perusahaan menunjukkan bahwa 88% dari mereka sudah berlangganan teknologi broadband dengan mayoritas anggaran (85%) di atas Rp100 juta per bulan.

Tak cukup hanya itu. Sebanyak 92% responden bahkan mengaku mereka sekaligus berlangganan beberapa operator, di mana yang berlangganan dua operator mencapai 37%, tiga operator 30%, empat operator 20%, dan lima operator 13%.

Data lembaga riset global, Insight, pada 2006 menunjukkan 34% responden di sektor keuangan menganggarkan biaya layanan enterprise antara US$1juta dan US$50 juta. Yang di bawah US$1 juta mencapai 52%.

Prediksi total anggaran untuk layanan korporasi pada tahun ini berkisar US$130 miliar atau naik 130% dari total anggaran tahun 2005 sebesar US$50 miliar (ChannelVision, 2007). Sebuah nominal yang luar biasa, bukan?

Dengan demikian, garapan segmen ritel yang all out saat ini belum tepat adanya. Ada segmen lain yang memiliki potensi pendapatan yang luar biasa-sekalipun jumlah massa di dalamnya relatif terbatas-yang harus diperhatikan.

Lima pendekatan

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara terbaik menggarap segmen korporasi di Indonesia? Penulis mengusulkan lima pendekatan dalam menangani pasar tersebut. Pertama, merangkul komunitas/kustomer.

Ini berarti bahwa layanan yang ditawarkan adalah murni hasil diskusi dengan klien, bukan solusi tunggal yang langsung diberikan ketika agen pemasaran mendatangi kantor calon pelanggan. Kita bisa berkaca pada Procter & Gamble.

Perusahaan consumer good ini membangun situs khusus mencari masukan pengguna. Hasilnya? Ada 45% inisiatif produk baru yang diterima pasar, dan akhirnya mendorong portofolio merek naik dua lipat jadi US$22 miliar pada 2006.

Kedua, menawarkan pilihan layanan beragam yang berlandaskan self assessment sebuah perusahaan. Jadi, operator harus menelisik dulu teknologi, arsitektur, pola kerja sama, sistematika, hingga manfaat layanan existing.

Setelah itu, inventaris dan fokuskan daftar kebutuhan. Selanjutnya, cari tahu konsideran klien dalam menggunakan layanan enterprises. Apakah mengutamakan teknologi, harga, aplikasi, atau malah service level agreement (SLA)?

Satu yang tak kalah penting dalam penawaran layanan ini adalah memahami tren kebutuhan, di mana layanan berbasis telekomunikasi kini bertransformasi menjadi layanan bertumpu sistem teknologi informasi.

Jadi layanan konvensional seperti PSTN, Internet, dan layanan data yang sebelumnya parsial akan berubah menjadi layanan tunggal yang sekaligus bisa dipadukan dengan call center atau local area network (LAN), misalnya.

Ketiga, menawarkan pola penarifan berdasarkan nilai layanan. Pembayaran skema cost plus (membayar biaya aktual plus margin) dan transactional pricing (bersifat flat) yang lazim digunakan sudah tidak relevan karena relatif tidak adil.

Maka, skema pembayaran berbasis nilai manfaat yang dirasakan perusahaan menjadi alternatif tawaran yang harus dilakukan. Ingat, soal tarif selalu menjadi isu penting di pasar telematika segmen mana pun di negeri ini.

Keempat, menempatkan sumber daya dengan kapabilitas dan kualitas tinggi dalam mengelola layanan ini. Sebaiknya berkaca pada perusahaan peranti lunak, WiPro, yang menempatkan kader terbaik di layanan korporasi.

Dengan rata-rata sertifikasi SEI CMM level 5, maka klien korporasi perusahaan itu memiliki tingkat kepuasan tinggi, karena reduksi biaya operasional pengguna mencapai 35% dengan ketepatan jadwal waktu proyek 91%.

Last but not least, komitmen pada jaminan SLA yang jelas dan menerapkan asas saling menguntungkan dengan klien. Parameter SLA yang harus dijamin itu utamanya terkait kualitas layanan dan keandalan produk.

Juga tingkat ketersediaan layanan, toleransi kegagalan, hingga potensi kerugian. Tak ketinggalan klien harus diberi kepastian dalam prosedur pelayanan masalah sekaligus dengan waktu respons plus resolusi masalah.

Lima pendekatan itu sejatinya akan berjalan efektif bila ada perubahan paradigma, bahwa pasar korporasi adalah pasar yang tak kalah ‘bergairah’ dan seksi dengan pasar ritel. Soal ini, memang bukan pekerjaan mudah. (Bisnis Indonesia/15/12/2008)

Oleh Dimitri Mahayana
Chairperson Lembaga Riset Telematika Sharing Vision

Belakangan, isu lingkungan hidup terutama global warming menjadi tema sentral yang kerap dibicarakan di semua ranah publik. Eskalasinya, bahkan telah menjadi fokus aktivitas banyak pelaku bisnis (green business) termasuk pada bidang bisnis teknologi informasi (TI). Ada berbagai sorotan, gagasan, dan usulan TI yang berbasis kepada upaya penyelamatan lingkungan hidup demi kemaslahatan umat pada masa mendatang.

Salah satu yang jadi perhatian adalah data center. Selama ini, keberadaan pusat data ini selalu mencuatkan isu utama: Biaya energi sangat besar untuk proses komputasi di dalamnya yang kontinu sepanjang pekan alias 24/7.

Selain itu, data center juga membutuhkan desentralisasi, replikasi, dan redundansi data ke berbagai tempat secara masif. Akibatnya, bisa ditebak, muncul problem energi yang akhirnya bisa menimbulkan berbagai dampak lingkungan.

Mari menengok data dua lembaga riset global, IDC dan Gartner. IDC menilai bahwa untuk setiap US$1 investasi peranti keras di data center, akan muncul tambahan biaya US$0,5 pada power dan sistem pendinginan.

Angka tambahan ini naik dua kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya. Gartner bahkan memprediksi separuh dari data center di dunia pada 2008 akan kekurangan kapasitas power dan cooling akibat krisis energi.

Yang lebih ironis, sebagaimana dirilis Aparture Research Institute 2007, 43% data center yang disurveinya dari kalangan perbankan, kesehatan, telekomunikasi, dan ritel, kehabisan tenaga listrik di setiap kondisi puncak.

Dengan demikian, dibutuhkan model baru data center yang ramah lingkungan atau green data center. Ada tahapan besar yang harus dilakukan dalam mewujudkan model ini.

Pertama, memahami pola konsumsi energi sebuah data center. Kedua, mendesain strategi mata rantai proses TI di dalamnya. Ketiga, memunculkan proses optimalisasi dan pengelolaan pasokan energi. Dan keempat, memperlebar virtualisasi aset guna menggenjot tingkat utilisasi.

10 Cara

Secara konkret, rekomendasi tahapan ini bisa dilakukan dalam sepuluh cara, yakni: Mengaudit efisiensi data center; Menggunakan UPS yang memiliki efisiensi hingga 97%; Virtualisasi server dan storage data center.

Selanjutnya, lalukan konsolidasi data server dan storage; Penggunaan fitur manajemen energi pada CPU; Penggunaan power supply dan voltage regulator tersertifikasi; Adopsi distribusi energi terefisien; dan Adopsi sistem cooling terbaik.

Dua langkah terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah menerapkan prioritas tindakan dalam mereduksi energi sekaligus menonaktifkan peralatan TI yang sudah dalam kondisi idle di sebuah data center.

Dari berbagai aksi nyata itu, penulis hendak menyoroti metode virtualisasi serta konsolidasi server dan storage. Virtualisasi yang bisa mengalihkan data dalam bentuk maya jelas akan menghemat ruangan yang dibutuhkan.

Hal itu akan terwujud pula proses mobilitas data yang menghemat kebutuhan infrastruktur pendukung. Berdasarkan survei NASCIO’S 2007 of State Data Center, virtualisasi akan ciptakan utilisasi sekaligus efisiensi energi sebesar 70%.

Demikian pula konsolidasi, di mana proses penyelarasan data di storage dan server data center jelas akan menyingkirkan data yang tidak diperlukan sehingga otomatis akan mengurangi peranti TI yang diperlukan.

Konsolidasi juga bermakna penerapan sistem cadangan. Artinya, perusahaan idealnya menyiapkan tiga data center guna menghadapi karakter alam Indonesia yang rawan aneka bencana mulai dari gempa, banjir, hingga serangan teroris.

Implementasi ini tengah jadi tren global, di mana keterhubungan data center pertama dan kedua menggunakan akses synchronously connected sementara kedua dan ketiga dengan asynchronously connected.

Ada pula pihak-pihak yang menerapkannya dengan cara collocation server alias menyimpan server pada pihak lain. Cara ini dinilai bisa menghemat biaya sekaligus space ruangan tanpa mengalihkan fokus bisnis.

Yang jelas, virtualisasi-konsolidasi ini dibutuhkan jika mengingat karakter pengguna data center di Indonesia. Survei Sharing Vision pada 2007 lalu kepada 54 perusahaan menunjukkan kecenderungan pengguna menjejalkan semua data.

Dalam jawaban terbukanya, responden mengaku memasukkan data rekaman transaksi sebanyak 87%, data pelanggan 69%, data karyawan 63%, laporan keuangan 63%, data inventory 54%, data pihak ketiga 42%, dan seterusnya.

Sekalipun aneka data masuk, mayoritas responden membutuhkan sistem remote mirroring atau reaplikasi data secara real time dibandingkan dengan standby database (reaplikasi data periodik), apalagi offsite storage (reaplikasi tahunan).

Memang, klien pengguna Indonesia umumnya membutuhkan proses sangat cepat dengan kemampuan penyimpanan data maha besar, yang identik serapan energi skala tinggi, dari sebuah data center.

Karena itu, kesadaran membangun green data center merupakan kebutuhan yang tak bisa dielakkan lagi. Jika semua pihak sudah sejak awal menerapkannya, pasokan energi byar-pet di negeri ini tidak akan pernah benar-benar mengancam. (Bisnis Indonesia/ 11/11/2008)

Oleh Dimitri Mahayana
Chairperson Lembaga Riset Telematika Sharing Vision

“Kami menyediakan biaya signifikan guna memperoleh pelanggan baru. Biaya itu merupakan faktor penting menentukan kerugian dan keuntungan yang ingin dicapai pada masa datang,” ujar Chris Lyman, CEO Vonage pada September 2005.

Petinggi pada sebuah operator Internet teleponi atau VoIP itu memberikan komentar atas kehilangan pelanggan (churn) sepanjang medio Januari-September 2005 sebanyak 115.000 sambungan dari nomor eksisting 14 juta.

Meski terlihat kecil, Vonage mengaku kehilangan potensi pendapatan hingga US$24,5 juta akibat peristiwa itu. Guna menarik kembali pelanggan baru, operator itu harus mengeluarkan biaya promosi hingga US$24,5 juta.

Alhasil, jika diakumulasikan nilai kehilangan dengan biaya subsitusi/promosi, operator itu harus merugi hingga US$52,1 juta. Sebuah nilai yang tidak kecil imbas persoalan retensi pelanggan yang kurang optimal.

Dalam konteks Indonesia, persoalan seperti di atas kiranya akan setali tiga uang. Betapa tidak. Era perang tarif seluler yang mulai terjadi sejak 2005 lalu, sangat mendorong pelanggan terus mencoba layanan baru, khususnya yang lebih murah.

Era perang tarif ini juga sangat berpotensi mengikis tingkat loyalitas pelanggan karena insentif program yang menarik selalu disajikan dalam tarif sangat terjangkau. Persoalannya kemudian, persoalan kualitas layanan pada era ini seolah diabaikan.

Hal ini terlihat dari hasil survei berkala yang dilakukan Sharing Vision atas tingkat kepuasan pelanggan, di mana tingkat komplain kualitas terhadap kualitas layanan 3 tahun terakhir (2006-2008) terus menunjukkan peningkatan.

Jika keluhan akan sinyal jelek pada survei Agustus 2006 hanya 17% dari total responden, maka keluhan serupa pada Agustus 2007 naik menjadi 21% dan survei April 2008 meningkat hingga 75%. (Lihat grafik)

Sejalan dengan itu, maka tingkat churn pun meningkat. Dari 220 responden, yang mengaku tidak pernah melakukan perpindahan layanan tersebut hanya 55% saja. Selebihnya, berganti-ganti nomor.

Bahkan, intensitas perpindahannya makin sering. Pasalnya, yang berpindah layanan dalam 1 tahun sebanyak satu kali mencapai 38%, dua kali (36%), tiga kali (18%), empat kali (3%), dan lima kali (5%).

Karenanya, churn adalah ancaman. Perolehan ribuan pelanggan akan sia-sia jika jumlah yang sama berpaling ke operator lain, sementara upaya memperoleh pelanggan yang baru sendiri perlu biaya lebih mahal.

Keinginan-keterpaksaan

Secara prinsip, alasan churn digolongkan dalam dua bagian besar yakni karena adanya keinginan dan karena keterpaksaan. Pelanggan terpaksa pindah karena adanya keterlambatan pembayaran, pemalsuan (fraud), dan penggunaan ilegal pihak lain.

Untuk alasan keinginan, praktik churn terjadi secara insidental dan sengaja. Pelanggan yang insidental berpindah layanan terjadi karena alasan keuangan, faktor lokasi, dan perubahan hidup. Dengan kata lain, perpindahan terjadi karena adanya faktor eksternal di luar kendali pelanggan.

Alasan mereka yang sengaja churn diakibatkan banyak hal. Namun, modus yang ditemukan adalah faktor tarif layanan lebih murah, teknologi lebih canggih, kualitas layanan lebih baik, faktor kenyamanan, dan unsur coba-coba layanan baru.

Masyarakat akan pindah ketika merasa ada biaya dan skema tarif yang lebih menguntungkan. Demikian juga bila menemukan teknologi yang lebih canggih, baik dari keterbaruan teknologi itu sendiri maupun sisi perangkat dan fitur layanan.

Masyarakat sengaja pindah apabila merasa tidak puas dengan jangkauan produk, kualitas panggilan, customer service, dan sistem pembayaran. Ada pula yang beralasan coba-coba layanan baru terdorong prestise produk ataupun sekadar mengikuti kolega.

Prinsip dasar lainnya yang mendasari churn adalah siklus belanja layanan telekomunikasi. Siklus ini umumnya terdiri atas elemen keinginan pelanggan, promosi, keputusan memilih operator, pembelian produk, dan penawaran layanan.

Karena bersifat siklus, maka antara satu elemen dan elemen lainnya saling berhubungan tanpa putus. Pelanggan yang telah memilih operator tertentu, gilirannya akan menemui tawaran operator lainnya, sehingga fenomena churn terjadi secara natural.

Defense dan attack

Dengan melihat prinsip ini, maka penulis merekomendasikan dua upaya manajemen churn yang disebut metode defense dan attack. Defense menekankan pada perbaikan internal sementara attack adalah upaya pemasaran.

Ada beberapa upaya aplikatif metode defense. Pertama, peningkatan kualitas layanan. Kata kunci tindakan ini adalah makin meningkatnya kepuasan pelanggan akan layanan yang diterimanya. Begitu sederhana.

Implementasi teori ini sendiri tidak mudah. Dibutuhkan metrik pengukuran kualitas layanan. Contohnya metrik operator terdiri atas kualitas suara jernih, keberhasilan panggilan, keberhasilan pengiriman SMS, waktu pengiriman, kecepatan akses, dst.

Apabila semua indikator dari metrik ini telah dipenuhi, maka kualitas layanan boleh disebut berhasil. Tapi jika hanya tercapai sebagian atau malah sama sekali tidak ada maka bersiaplah kehilangan pelanggan.

Kedua, menerapkan program loyalitas yang sepenuh hati dengan memudahkan pelanggan. Jangan sampai program loyalitas memberatkan, seperti keharusan mengirim SMS berkali-kali dalam sebuah program undian sebuah operator belum lama ini.

Ketiga, melakukan pengelolaan komunikasi. Artinya, komunikasi stakeholder perusahaan-pegawai, pelanggan, penjual, dan rekanan- harus diberikan saluran yang terbuka dan bisa diakses kapan pun mereka inginkan.

Ini dilakukan agar tidak muncul akumulasi kekecewaan. Saluran komunikasi saat ini semakin berkembang, mulai dari surat elektronik, televisi interaktif, surat manual, telepon, faksimili, hingga saluran aplikasi Internet terdedikasi.

Komunikasi internal juga harus ditangani baik. Antara divisi berhadapan langsung kustomer (front office) dengan divisi di balik meja (back office) harus melakukan komunikasi interaktif intensif, terutama dalam tukar-menukar data pelanggan.

Keempat, melakukan diferensiasi layanan. Konsep ini pada dasarnya memberikan layanan yang sama tetapi tidak serupa. Artinya, layanan yang diberikan operator disesuaikan dengan karakter pelanggan yang berpotensi melakukan churn.

Contoh baik konsep ini adalah apa yang dilakukan oleh operator telekomunikasi raksasa, Vodafone. Mereka menerapkan layanan yang berbeda di tiap negara kepada pelanggan yang berpotensi melakukan churn dalam sebuah program bernama Vitamina.

Program Vitamina Minutes 60X1 yang diterapkan di Spanyol ditujukan ke pelanggan yang tidak peduli lamanya waktu menelepon. Pelanggan yang ikut layanan ini dapat menelepon selama 60 menit dengan biaya 15 menit pertama ke sesama pelanggan.

Lain ladang, lain belalang. Vitamina di Portugal memberikan bonus waktu bicara hampir 50% dari nilai panggilan yang dilakukan (Vitamina Stock), tarif murah khusus pelanggan imigran Vodafone di Portugal (Vitamina Home).

Untuk metode attack, hemat penulis ada sejumlah cara seperti: Pertama, ekspansi memperoleh pelanggan baru terus dilakukan dengan dua cara yakni ekspansi daerah jangkauan dan ekspansi layanan.

Daerah jangkauan operator seluler patut dikembangkan karena teledensitas saat ini masih berkutat di perkotaan besar Pulau Jawa. Ekspansi layanan dilakukan dengan menggenjot potensi segmen yang masih kurang tergarap seperti maniak Internet dan shopping mania.

Kedua, segmentasi pelanggan. Operator secara khusus melakukan pemetaan, di mana pelanggan dikelompokkan ke dalam empat golongan berdasarkan pengeluaran bulanan seluler yang dibelanjakannya. Golongan tersebut terdiri atas adalah golongan platinum, gold, silver, dan bronze.

Setelah dikelompokkan, operator harus menyelami prilaku mereka dalam menggunakan layanan atau secara khusus menelisik bagaimana mereka melakukan churn.

Ketiga, melakukan promosi/edukasi pasar. Promosi efektif saat ini bukan sekedar menjual produk, tapi merupakan upaya menjual sekaligus edukasi pasar sehingga aneka layanan operator akan dimanfaatkan secara maksimal.

Pernyataan ini mengacu hasil survei Sharing Vision pada 2006 lalu yang menunjukkan 53% responden tidak mengakses sebuah layanan telematika karena tidak mengetahui cara menggunakannya.

Bila dirinci, 36% responden mengaku tidak tahu cara mengakses music on demand, 33% (mobile Internet), 31% (video on demand), 29% (podcasting), 29% (m-banking), 27% (voice mail), 17% (video messaging), 13% (m-commerce), dan 12% (MMS).

Keempat, memanfaatkan kekuatan merek. Dalam bisnis yang satu ini, kekuatan merek dan pencitraan sangatlah penting untuk diterapkan. Ini sudah terbukti pada beberapa perusahaan bisnis global.

Dengan kekuatan merek, saat ini banyak perusahaan non telekomunikasi yang berubah jadi Mobile Virtual Network Operation (MVNO).

Strategi attack dan defense, pada akhirnya, sangat bergantung pada kesungguhan tekad operator melayani pelanggannya. Jika semua dilakukan sekadarnya, maka bersiaplah (terus) kehilangan pelanggan era perang tarif yang berkarakter superoportunis. (bisnis indonesia/01/11/2008)

Jakarta – Ada serangkaian fakta menarik tentang aktivitas perbankan mutakhir di Indonesia. Pertama, jumlah uang kartal yang diedarkan Bank Indonesia sepanjang triwulan kedua tahun lalu mencapai Rp 145,67 triliun.Dari jumlah tersebut, transaksi elektronik telah mencapai 309,4 juta yang dilakukan sekitar 30,7 juta pemegang kartu perbankan. Kedua, tren penggunaan fasilitas e-banking pada transaksi perbankan nasional kini sudah mencapai separuhnya.

Infobanknews.com melansir bahwa mayoritas fasilitas yang digunakan adalah anjungan tunai mandiri (ATM). Menyusul berikutnya electronic data capture (EDC), mobile banking, internet banking, dan pusat layanan pelanggan.

Bila mengingat perubahan perilaku, baik di masyarakat maupun perbankan, situasi ini wajar terjadi. Gaya hidup masyarakat kian praktis sementara perbankan memilih layanan elektronik karena biayanya 1/200 lebih irit dibandingkan layanan tatap muka!

Tapi yang paling menarik dari kesemuanya itu, sebagaimana dirilis Bank Indonesia, adalah fakta bahwa 63% dari transaksi di Indonesia pada 2006 lalu merupakan pembayaran dalam nominal kecil (micro payment).

Di sisi lain, pengguna telepon seluler (ponsel) di negeri ini terus tumbuh. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mencatat hingga akhir tahun lalu pengguna seluler sudah mencapai sekitar 80 juta dan diproyeksikan terus meningkat dalam tahun-tahun mendatang.

Kita bisa memaknai angka ini sebagai bentuk transformasi masyarakat atas perangkat digital, di mana keterhubungan mereka kepada peranti telekomunikasi bergerak sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan.

Kini, masyarakat seolah kehilangan separuh jiwa saat keluar rumah tanpa membawa ponsel karena komunikasi menjadi mandeg sementara aktivitas profesi jadi sulit dilakukan dengan mobilitas tinggi.

Pada titik inilah bisa dipertemukan fakta mutakhir perbankan dengan data BRTI tadi, bahwa micro payment seluler sunguh sangat berpotensi untuk menjadi layanan pembayaran utama.

Pembayaran nominal kecil–di bawah Rp 120.000 bila mengacu standar Weidong Kou pada Payment Technologies for e-commerce–telah saatnya difungsikan kepada pengguna ponsel guna menghemat devisa.

Betapa tidak. Pemerintah setiap tahunnya harus mengeluarkan uang sedikitnya Rp8 triliun guna mencetak uang kartal yang semua bahan bakunya harus diimpor! Ini juga perlu diterapkan karena kebutuhan pasar sudah tergolong mature.

Survei SHARING VISION pada Agustus 2007 kepada 300 responden di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta menunjukkan bahwa 84% responden menginginkan micropayment dengan ponsel mereka.

Layanan yang ingin dibayar? Sederhana saja. Mulai dari membayar tol, taksi, tiket, parkir, belanja di supermarket, hingga transaksi pada vending machine cukup dengan mengirim SMS. Data ini sendiri sudah sejalan tren global.

Sekitar 42% masyarakat Filipina menggunakan layanan SMS dari operator Globe Telecom yakni G-Cash saat melakukan pembayaran mikro, sehingga rata-rata transaksinya mencapai US$100 juta dengan jumlah pelanggan 1,3 juta.

Demikian pula masyarakat Jerman yang menggunakan T-Mobile M-Platba, Inggris (Vodafone M-Pay), Jepang (I-mode Osaifu Ketai dan EZ Felica KDDI), Prancis (France Telecom CB Card), dan seterusnya.

Bagaimana Indonesia?

Langkah memasyarakatkan micropayment ponsel ini sudah dimulai oleh operator terbesar, Telkomsel, dengan meluncurkan T-Cash pada Februari lalu. Langkah ini patut dipuji karena mengeluarkan inovasi tentu tidak mudah.

Dengan lokasi pembayaran direncanakan bisa dilakukan di sepuluh lokasi utama (supermarket, pusat perbelanjaan, vending machine, pertokoan, rumah sakit, dll), maka layanan ini bisa menciptakan revolusi gaya hidup masyarakat Indonesia.

Adalah kemudian menjadi pekerjaan rumah kita bersama, bagaimana langkah Telkomsel ini bisa semakin meluas dengan diikuti oleh operator telekomunikasi nirkabel lainnya. Hemat penulis, ada satu langkah utama yang harus dilakukan.

Yaitu kesiapan aspek teknis operator seluler dalam memenuhi regulasi, khususnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2005 tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (AMPK).

PBI AMPK mengisyaratkan aplikasi kartu seluler harus memberi keamanan pada masyarakat, mencegah tindak pencucian uang, mencegah gagal bayar, sekaligus tetap mengendalikan peredaran uang.

Karenanya, operator secara teknis harus jeli memilih standar teknologi pembayaran yang digunakan baik standar vertikal (ISO/IEC 14443, ISO/ISO 15693, ISO/IEC 105360) maupun standar horizontal (EMV 2000, GSM, Global Platform, dan Open Card).

Pemilihan atas standar akan sangat bergantung kesiapan infrastruktur, proyeksi arsitektur jaringan, potensi pasar, dan dukungan merchant terkait. Akan tetapi, standar itu yang terpenting punya kemampuan menghadapi titik rawan jaringan.

Berdasarkan pengamatan Sharing Vision, titik rawan pembayaran seluler ada pada transmisi sinyal antara ponsel ke base tranceiver station, arsitektur firewall, dan pada server pemrosesan sinyal.

Bila dilihat dari prosesnya, pemanfaatan titik rawan bisa dilakukan dengan tiga cara: langsung melalui perangkat telepon, pencurian data saat melewati proses over the air, dan manipulasi (fraud) transaksi.

Pada perangkat telepon, hacker terkini telah mampu membuat piranti lunak yang bisa menghentikan proses pengiriman dan penerimaan pesan. Alhasil, tanda tangan kustomer pun mampu ditiru sehingga seluruh isi tabungan terkuras.

Ada pula yang menggunakan metoda peniruan tanda tangan dengan cara menebak-nebak password. Untuk serangan via transmisi, pencurian data dilakukan saat data yang tidak dienkripsi melewati permukaan udara atau pada saat data didekripsi.

Ini juga akan mengakibatkan pencurian tandatangan kustomer. Karenanya, direkomendasikan agar desain otentifikasi dari perusahaan yang mengeluarkan kartu kepada kustomer harus dibuat sesederhana mungkin.

Bentuk lain serangan transmisi adalah penangkapan sinyal ponsel oleh server yang berbeda sehingga tandatangan kustomer bisa ditirukan yang membuat penolakan pemberian layanan oleh operator.

Masih banyak contoh lainnya.Yang jelas, apabila titik rawan ini tidak diantisipasi dengan baik, maka yang segera terjadi adalah pencurian identitas personal yang sangat merugikan masyarakat dan akhirnya mematikan inovasi seperti T-Cash ini.

Karenanya, di tengah tuntutan pasar dan regulasi yang sudah siap, operator harus memilih standar paling tepat dan membangun sistem keamanan manajemen informasi komprehensif jika ingin micropayment seluler segera memasyarakat. Semoga!(detik.com / 31 maret 2008)

Oleh Dimitri Mahayana, penulis merupakan Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB & Chairperson Lembaga Riset Telematika SHARING VISION Bandung. Bisa dihubungi melalui email: dmahayana@yahoo.com.

Selama ini, regulator teknologi informasi di Indonesia, baik Ditjen Postel, Depkominfo maupun Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), lebih sering melansir data yang tergolong sisi baik dari data dan fakta industri internet di negeri ini.

Disebutkan, pengguna internet pada 2007 ini sudah mencapai kisaran 20 juta orang dengan 1,2 juta diantaranya menjadi pelanggan. Data ini menunjukkan pertumbuhan signifikan hingga ratusan persen mengingat layanan ini belum genap sepuluh tahun.

Akan tetapi, data ini bisa jadi sumir adanya. Apakah pertumbuhan pengguna didorong tingkat kepuasan pengguna yang makin baik — sehingga memicu penggunaan lainnya — ataukah pertumbuhan terjadi semata-mata karena kebutuhan makin naik?

Pertanyaan ini wajar dilontarkan apabila kita ingin menelisik keunggulan sesungguhnya layanan internet Indonesia. Alasannya, pelanggan yang tumbuh boleh jadi bersifat semu karena masyarakat sebenarnya tak punya pilihan lain di tengah peningkatan kebutuhan. Dengan kata lain, masyarakat tidak punya opsi yang beragam sehingga akses yang lamban pun tetap mereka pakai. Sebab kebutuhan layanan data guna menunjang kerja, sekolah, bahkan hiburan sudah terbentuk sempurna.

Di sisi lain, analisis ini juga perlu dilakukan di tengah terjadinya euforia hi-speed internet seiring kebijakan penurunan tarif Telkom Speedy volume base hingga Rp 200.000 dan First Media Rp 99.000 untuk akses unlimited.

Adakah penurunan tarif ini menjadi indikasi bahwa pelanggan sudah demikian banyak, bahkan hingga segmen menengah ke bawah, sehingga diperlukan terobosan kebijakan pentarifan yang sangat terjangkau? Ataukah ini pertanda masyarakat pengguna internet terus berkembang dan akhirnya menciptakan persaingan ketat yang memaksa operator menawarkan tarif luar biasa murah — tarif Speedy pada April 2007 turun antara 29% hingga 63%.

Mari awali analisis ini dengan melihat hasil survei yang kami lakukan pada Agustus 2006 dan Agustus 2007 kepada 242 responden di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Survei menunjukkan tingkat ketertarikan berlangganan dalam setahun terakhir menurun. Apabila tingkat ketertarikan berlangganan pada 2006 mencapai 84%, maka prosentase jawaban responden pada tahun ini tinggal 66%. Di sisi lain, tingkat perpindahan layanan (churn) pada operator internet juga bertambah.

Churn tahun lalu hanya mencapai 10% namun pada 2007 ini mencapai jadi 14%. Dua data ini kemudian mencuatkan penyebab yang sama: Tarif masih mahal namun kualitas layanan tidak baik bahkan cenderung menurun. Tarif bagi pengguna maupun pelanggan masih jadi momok karena rata-rata anggaran internet masyarakat sendiri tergolong kecil yakni antara 5%-10% dari penghasilan per bulannya.

Namun demikian, ekspektasi masyarakat atas layanan tersebut sangat tinggi khususnya pada kecepatan akses. Inilah yang membuat keluhan atas kualitas layanan didominasi masalah ini. Prihatinnya, kecepatan akses yang dikeluhkan ini ternyata bermuara dari promosi operator yang gencar namun akses yang diterima praktiknya kadang kurang sesuai apa yang diiklankan.

Responden baik yang berada di Jakarta, Bandung, maupun Yogya merasa kecele dengan janji-janji operator. Bahkan, apabila keluhan hal ini pada tahun lalu fokus kepada kecepatan akses, maka keluhan tahun ini jadi bertambah. Mereka merasa selain kecepatannya sering tidak sesuai janji, tarif akses yang dijanjikan juga lebih mahal dari publikasi. Plus ditambah dengan layanan yang masih sering terputus-putus dan cara mengakses yang tergolong rumit.

Pada titik ini bisa melihat bahwa pertumbuhan bisnis internet di Indonesia belum sepenuhnya didorong kekuatan internal (baca: operator) tapi lebih banyak muncul dari kebutuhan masyarakat yang meningkat. Operator memperoleh ‘berkah’ dari meningkatnya kebutuhan. Dan, operator dengan sangat akurat memanfaatkan momentum kenaikan minat dengan melakukan promosi secara besar-besaran.

Persoalannya kemudian adalah operator jadi terjebak perang tarif sesamanya dan
‘lupa’ menjaga dan meningkatkan kapasitas jaringan guna mengantisipasi antusiasme permintaan, khususnya dari masyarakat yang sebelumnya tidak punya anggaran internet. Dus, gangguan layanan pun terjadi di sana-sini. Operator pun keteteran menangani komplain masyarakat sementara regulator seolah hanya bisa termangu menyaksikan semua adegan ini. Jadi, siapa yang tumbuh?

Guna menciptakan bisnis internet di Indonesia yang benar-benar tidak semu, penulis utamanya merekomendasikan agar regulator dan operator secepatnya merumuskan standar quality of service.

Bagi pihak yang tengah menawarkan tarif promosi, harus ditetapkan standar: Batasan tarif termurah yang diberikan, seberapa cepat akses yang harus disediakan, berapa tingkat kegagalan akses yang ditolerir, dan seterusnya. Demikian pula dengan operator yang menawarkan tarif premium. Secara bersamaan, masyarakat harus memperoleh panduan yang jelas dan mekanisme yang ringkas dalam menggunakan layanan maupun saat melakukan komplain.

Masyarakat juga wajib diberi informasi transparan tentang sistem perhitungan tarif layanan, bahkan bila memungkinkan disediakan fitur guna mengecek pulsa miliknya kapan saja dan dimana saja. Apabila standar layanan ini sudah dirumuskan, regulator secara bersamaan harus mengatur standar promosi operator yang kian hari kian bombastis. Menariknya, promosi ini efektif menarik minat masyarakat sekalipun akhirnya banyak yang kecewa.

Dengan perumusan standar layanan dan promosi operator, layanan internet di negeri ini bakal benar-benar memuaskan masyarakat dengan kontribusi yang riil karena kualitas kehidupan masyarakat telah terangkat. Pertumbuhan bisnis internet pun tidak lagi seperti saat ini yang kelihatannya tumbuh seperti balon karet yang terus ditiup lantas dijemur di tengah terik mentari hingga sewaktu-waktu siap pecah berantakan. (sumber : detik.com / 16 november 2007)

(Penulis, Dr. Dimitri Mahayana, merupakan Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB sekaligus Chairman Lembaga Riset Telematika SHARING VISION Bandung. Dapat dihubungi melalui email: dmahayana@yahoo.com.)