Rabu sore, 2 September 2009 mewartakan ‘kesuksesan’ bencana gempa 7,3 SR menggoyang jaringan seluler di Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Layanan operator seluler diinformasikan tidak berfungsi dengan optimal, baik percakapan maupun SMS. Di sisi lain, khususnya pada lokasi terjadinya gempa, layanan seluler memang mati total akibat putusnya pasokan listrik.
Situasi ini, sedikit-banyak, mengingatkan kita atas situasi matinya Internet seluruh Asia Pasifik (imbas putusnya link internasional) pasca gempa bumi 7,1 SR yang mengguncang Taiwan pada Selasa, 26 Desember 2006 lalu.
Dari prolog ini, kuat tersurat bahwa penyedia layanan telekomunikasi seluler maupun penyedia jasa Internet di tanah air, ternyata belum sepenuhnya siap menghadapi situasi-situasi tidak terduga yang amat pelik.
Padahal, mengacu tatanan geofisika dan meteorologi Indonesia, situasi tidak terduga tersebut –yang umumnya ‘dilahirkan’ dari bencana alam–sudah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tanah Air tercinta ini.
Tentu, publik masih ingat dengan dahsyatnya bencana tsunami 2004 yang menimpa kawasan Asia Tenggara, di mana korban jiwa terbanyak berasal dari saudara kita di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pemulihan Bencana
Pada titik ini, penulis menilai bahwa di tengah posisi geografi yang secara natural memang rawan bencana setiap saat, banyak perusahaan jasa, khususnya operator seluler dan Internet, yang tidak sadar betul.
Mereka belum menerapkan sempurna dua antisipasi: Produser pemulihan sistem pasca bencana alias disaster recovery procedur (DRP) dan sistem cadangan kelanjutan bisnis atau business continuity plan (BCP).
Setidaknya, mengacu hasil survei kami pada 2008 lalu yang menunjukkan bahwa baru 56% responden perusahaan yang pernah menguji sistem DRP mereka–di tengah situasi yang sudah memiliki DRP sebanyak 63%.
Soal BCP, masih setali tiga uang. Survei Sharing Vision menyatakan baru 53% responden yang sudah menguji BCP mereka. Responden juga merasa bahwa 78% sistem cadangan mereka baru lengkap.
Prihatinnya, responden sendiri tidak teguh betul untuk bertekad terus memelihara dan melatih timnya dalam mengembangkan DRP maupun BCP. Ini terlihat dari angka hanya 41% responden yang ingin kembangkan BCP.
Dengan demikian, berhubung belum pernah diujicoba dan minimnya tekad tadi, maka wajar jika layanan semaput manakala bencana betulan menerjang. Sebab, semuanya hanya formalitas yang tak berbasis pengalaman praktis.
Kita bisa kembali berkaca pada kasus lumpuhnya Internet di Indonesia setelah gempa Taiwan terjadi, pada 2006 lalu. Ketiadaan DRP yang matang membuat layanan belum bisa berjalan dua hari setelah kejadian.
Pasalnya, penyedia jasa Internet saat itu ternyata belum menyiapkan sistem cadangan penyokong link internasional berbasis satelit. Semuanya masih bertumpu pada kabel optik di bawah laut yang memang rentan terkena bencana.
Alhasil, pengguna dunia maya di dalam negeri, mulai dari segmen ritel hingga korporasi, saat itu hanya bisa gigit jari menyaksikan akses komunikasi mereka ke dunia luar terputus hingga berhari-hari lamanya.
Perlu Regulasi
Penulis merekomendasikan dua hal terkait situasi ini. Pertama, Depkominfo sebagai regulator sudah selayaknya membuat aturan yang mewajibkan penyedia jasa seluler dan Internet memperhatikan betul keberadaan DRP dan BCP.
Dengan jumlah pengguna seluler 170 juta serta Internet berkisar 30 juta, maka sektor ini begitu vital karena menyangkut unsur hajat hidup orang banyak. Selayaknya, ada aturan yang bisa melindungi hak kebanyakan rakyat ini.
Kita bisa berkaca pada pemerintah Singapura, yang sudah menetapkan regulasi produser pemulihan sistem pasca bencana yang rigid, sehingga layanan Internet pasca gempa Taiwan sudah bisa berjalan tidak lama dari kejadian.
Kedua, para pemegang kebijakan di operator seluler maupun Internet harus merubah pola pikirnya tentang DRP dan BCP. Terutama, tentang persepsi bahwa kedua sistem ini hanyalah sekedar mekanisme pelapis semata.
Jauh dari itu, baik DRP dan BCP, bukanlah sekedar ‘pemain pengganti’. Akan tetapi, di dalamnya terkandung kesadaran tetap memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, dalam segala situasi dan kondisi.
Para pemangku kepentingan di perusahaan juga harus menguji sistem mereka secara berkala, terutama pada musim di luar kebiasaan bencana terjadi. Dengan demikian, akan muncul sistem terbaik sekaligus tumbuhnya kesadaran.
Akhir kata, di tengah latensi bencana alam yang memang tidak terelakkan dari negeri ini, bencana bukanlah momok menakutkan yang harus dihindari. Bencana hanyalah terjadi, manakala kita lupa mempersiapkan sistem DRP dan BCP yang andal.
Sumber:
http://www.detikinet.com/read/2009/09/16/093306/1204549/328/
