Oleh Taufiqur Rahman & Budi Sulistyo

Setelah sekian lama mengalami karut marut sistem pendataan kependudukan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini menggagas kebijakan menerapkan kartu berbasis chip pada KTP (lazim disebut e-KTP).

Sekalipun tergolong lambat diimplementasikan apabila dibandingkan dengan negara tetangga, baik Malaysia ataupun Thailand, yang telah menerapkannya sejak bertahun lampau, kebijakan ini tetap harus diacungi jempol.

Teknologi e-KTP dapat memberikan benefit melalui pemanfaatannya dalam aneka program pemerintah secara simultan. Misalkan untuk pajak, medical record, SIM, kartu pemilih, pemantauan Tenaga Kerja Indonesia, dan banyak lagi.

Pemerintah saat ini masih harus mengeluarkan biaya besar untuk keperluan berbagai sistem tersebut. Dengan mengintegrasikan program tersebut dalam e-KTP, maka terjadi efisiensi anggaran signifikan. Ini adalah keniscayaan.

Di Malaysia, sejak beberapa tahun lalu, kartu identitas penduduknya yakni MyKAD telah berfungsi sekaligus sebagai kartu identitas, driving license atau SIM (Surat Izin Mengemudi), basis data kesehatan, -cash, ATM dan sebagainya. Thailand menggunakan e-ID (electronic identification) untuk CA (certificate of authentication), e-paspport/e-border pass dan online e- services. Sementara itu, Portugal menerapkan e-ID menggantikan lima kartu nasionalnya : identity card, tax card, social security card, health services user card, dan voters card.

Karenanya sebagaimana disampaikan Mendagri di berbagai media massa, implementasi e-KTP ini berbiaya besar sekitar Rp.6 triliun. Sebuah angka yang patut dipahami, mengingat besarnya penduduk Indonesia dan mahalnya teknologi ini.

Dengan biaya sebesar itu, bisa dimengerti pula jika publik tak bisa membiarkan kebijakan itu melenggang tanpa pengawasan. Rp. 6 triliun adalah angka sangat besar, setara dengan bailout Bank Century, yang saat ini cederung menjadi kekacauan politik ekonomi.

Di sisi lain, berdasarkan perhitungan penulisan, dari angka investasi sebesar itu, sebagaian besar atau sekitar 80% akan menjadi angka impor sebagai pembelian chip, material plastik (PVC/PET), komputer, serta perangkat lunaknya.

Baru sisanya 20%, yang dibelanjakan ke dalam negeri dalam bentuk aplikasi buatan lokal (sekitar1-2%) serta biaya konsultan untuk implementasi di lapangan. Jika menggunakan pendekatan manfaat perekonomian, angka ini relatif rendah.

Pasalnya, multiflier effect yang diterima hanya dari persentase 20% dari Rp. 6 triliun tersebut, sedangkan efek berantai lebih besar otomatis akan muncul dari proses impor ke negara asing bukan ke negara kita.

Dengan rendahnya efek berantai ini, sewajarnya pemerintah harus cermat menentukan teknologi paling tepat, sehingga e-KTP selain bisa menciptakan manajemen kependudukan, juga bisa memancing ekonomi dalam negeri lainnya.

Teknologi e-KTP

Selain soal multiflier effect, jika mengacu sensivitas khalayak pada bailout Century, maka tidak tertutup kemungkinan kesalahan pemilihan teknologi e-KTP dapat memicu kekisruhan politik serupa. Salah satu teknologi yang vitasl adalah chip, yang variannya kini sangat banyak. Kesalahan pemilihan varian dapat berakibat fatal yakni hilangnya berbagai benefit yang telah diuraikan, sehingga triliunan rupiah bisa dikucurkan lagi untuk koreksi.

Berdasarkan karakteristik, chip dapat dibedakan berdasarkan kartu memori (seperti sebuah USB flash) atau dengan CPU (seperti sebuah komputer). Kemudian untuk chip dengan CPU, hampir sama dengan computer, terdapat operating system (OS) atau sistem operasi di dalamnya.

Pada chip, OS dibedakan dengan native dan open platform. Native adalah OS yang dikembangkan vendor dengan standar mereka sendiri sedangkan open platform adalah OS yang dikembangkan dengan standar disepakati oleh banyak industri. Beberapa nama OS kategori open platform diantaranya JCOP, MULTOS, MSCOS, JTOP.

Chip ini sendiri perlu disokong aplikasi. Agar bisa memanfaatkan KTP elektronik ini ke berbagai program pemerintah, aplikasi nantinya ditanamkan di chip e-KTP. Dari varian tersebut, hanya chip berbasis CPU dengan OS open platform yang dapat ditanamkan aplikasi setelah kartu di release ke publik.

Kaitannya dengan itu, jika mencermati koordinasi antar instansi pemerintah yang terlihat masih rendah saat ini, belum diketahui apakah pemerintah telah memiliki daftar aplikasi yang harus ditanam dalam chip saat ini.

Pemerintah diperkirakan baru sebatas mengindentifikasi kemungkinan penggunaan tanpa disertai rencana pasti. Dengan situasi tersebut, maka sekali lagi, pilihan chip dengan OS open platform menjadi relevan diterapkan di Indonesia.

Chip ini juga memungkinkan kartu eksisting tetap dapat digunakan, sekalipun pemerintah memiliki berbagai program baru yang akan diterapkan dalam 1-2 tahun kemudian. Tidak diperlukan penggantian kartu yang mahal yang, menelan biaya trilunan rupiah.

Isu lain dalam pemilihan teknologi chip ini adalah soal independensi negara. Perlu diketahui, bahwa OS native tidak kompatibel satu dengan yang lainya karena tidak menggunakan standar yang sama.

Akibatnya, sekalinya pemerintah menetapkan satu chip dari vendor tertentu yang menggunakan standar sendiri, maka seumur-umur pemerintah harus selalu berhubungan vendor tersebut. Pemerintah akan tidak bisa mengganti dengan chip dari vendor lain karena system akan langsung menjadi berantakan, misalnya KTP penduduk Banjarmasin tidak dapat diterima di Surabaya.

Dengan situasi seperti itu, kesalahan pemilihan teknologi akan mengakibatkan negara tersandera  satu vendor. Ketika vendor memiliki masalah pada kualitas, harga atau pengiriman, pemerintah terpakasa hanya bisa menerima begitu saja.

Jika pemerintah menerapkan chip berbasis open platform, niscaya tercipta independensi terhadap vendor. Open platform dengan standar sama akan mendorong pemerintah mudah memilih vendor dengan quality price dan delivery terbaik.

Misalnya satu vendor bermasalah, bisa dengan mudah memilih bendor lain sehingga sistem sama skali tidak terganggu. Dengan memilih open platform pada teknologi e-KTP, negeri ini bebas dari kemungkinan sandera vendor atau negara mana pun. (Taufiqur Rahman, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi UI dan Budi Sulistyo, peneliti Lembaga Riset Sharing Vision. Artikel  juga dimuat di Bisnis Indonesia)

Banyak bisnis besar bermula dari hal kecil, hal yang sepintas remeh temeh. Singkatnya, tak ada uangnya. Akan tetapi, dengan kejelian dan fokus atas kebutuhan pelanggan yang remeh tadi, semuanya sangat bisa dikapitalisasikan.

Contoh mutakhir adalah layanan download aplikasi telepon seluler. Siapa mengira jika aplikasi lagu, games, quiz, belanja di dunia maya, dst, bisa menghasilkan omset yang luar biasa besar hingga menciptakan banyak peluang massif.

Laporan Gartner pada Januari lalu menyebutkan, perkiraan belanja pulsa pada aplikasi ponsel global pada 2009 lalu mencapai US$6,2 miliar (sekitar Rp56,9 triliun) dengan pendapatan iklan US$0,6 miliar (sekitar Rp5,5 triliun).

Riset itu juga menyebutkan pasar download pada 2010 ini diperkirakan meningkat jadi US$6,77 miliar sementara pada 2013 nanti berkisar US$29,749 miliar. “Aplikasi terbanyak adalah game, belanja online, dan jejaring sosial,” tulis laporan itu.

Jadi, jangan pernah meremehkan bisnis konten. Sekalipun nilai yang dibanderolnya ke pelanggan sepintas recehan yang remeh, namun jumlahnya jadi luar biasa besar bilamana layanan itu sesuai kebutuhan. Sudahkah Anda melakukannya? (an Intermezzo)

Poverty is the parent of revolution (Aristotle, 384 BC – 322 BC)

Warsa enam bulan terakhir, ada fenomena unik di negeri ini. Di sejumlah kota besar primer, antrean yang mengular sekaligus berdesakan peluh hingga rata-rata 5 km, beberapa kali terlihat di ranah publik.

Tunggu dulu. Bukan tabung gas, beras, atau sembilan kebutuhan pokok yang mereka nantikan dalam antrean. Pun, bukan menunggu kesempatan beroleh bantuan langsung tunai/BLT gagasan pemimpin melankolik di negeri ini.
Mereka mengantre untuk sebuah ponsel terjangkau, khususnya seri ponsel China bergaya tombol komputer (qwerty). Ada dua pedagang besar asal tanah air yang jadi pelakon utamanya yakni Nexian dan HT Mobile.

Meski tergolong merek baru berusia kurang dari sepuluh tahun, namun atensi masyarakat sangat tinggi. Demi ponsel banderol kisaran Rp500 ribu itu, mereka rela menunggu rata-rata empat jam sebelum memperoleh barang itu!
Minat yang besar juga membuat antrean di Jakarta pada Desember 2009 serta Surabaya Januari lalu, akhirnya dihentikan karena menjurus ricuh. Bahkan, panitia di Surabaya tadi akhirnya dijadikan tahanan kota oleh kepolisian akibat dianggap lalai.

Harus diakui, suka tidak suka, tren BlackBerry menciptakan tren bisnis sekaligus fenomena sosial tak lazim. Begitu tercatat angka pengguna gadget asal Kanada itu mencapai 250.000 nomor di Indonesia, peta industri berubah. Dengan angka sebesar itu, maka gambaran umum global yang memposisikannya sebagai perangkat kantoran, perlahan pudar. Ditambah iklan komersial dari operator yang ngepop, BlackBerry pun muncul sebagai perangkat consumer. Apalagi, sinetron yang jadi pilihan banyak rakyat negeri ini, turut ’memprovokasi’ dengan aksi aktor yang tak lepas dari BlackBerry. Tak ayal, semua kalangan termasuk masyarakat starata kelas C dan D, dibuat familiar perangkat satu ini. Komodofikasi terjadi. Bahwa perangkat telepon genggam yang keren saat ini adalah hanya BlackBerry. Sekalipun memiliki ukuran tidak compact dan tombol akses tak lazim, namun itulah perangkat yang dicontohkan pesohor.

Mereka juga faham bahwa tak murah mendapatkannya. Seri yang tergolong uzur sekalipun, sebut misalnya Pearl 8100 atau Curve8310, dijual kisaran Rp3 juta atau hampir enam kali lipat dari rerata alokasi bujet ponsel. Pada titik ini, vendor merek lokal (yang mereknya hanya bisa ditemukan di Indonesia macam Nexian, HT Mobile, Taxco, D-One, dkk) amat-amat-sangat responsif dan peka menangkap peluang di lapangan. Dengan berbasis impor produk China yang pintar meniru, agresif memproduksi, plus jago memenuhi ide customizing, maka lahirlah dagangan dari vendor lokal berupa aneka tipe ponsel menyerupai BlackBerry berharga 1/4 lebih murah.

Otomatis, dengan desakan keinginan bergaya namun bujet terbatas, begitu produk ini ditawarkan ke masyarakat lapisan bawah, sambutan pun wajar tinggi adanya. Maka, antrean tadi sesungguhnya sekedar bentuk penegasan.
Penegasan bahwa ketidakberdayaan ekonomi adalah peluang yang bisa dimanfaatkan produsen yang lincah nan opurtunis. Faktanya, nyaris 50% masyarakat Indonesia berasal dari strata kelas C dan D dengan daya beli terbatas ini.

Adalah penegasan bahwa kelemahan ekonomi bukan akhir segalanya. Revolusi preferensi tipe ponsel ke qwerty yang terjadi sekarang, nyata-nyata dimulai dari poin kelemahan ini. Di sini, di Indonesia, justru banyak peluang dimulai dari keterbatasan finansial. (an Intermezzo)

oleh Dimitri Mahayana

Setiap kali tahun berganti, layaknya sebuah kelaziman, banyak pertanyaan datang tentang arah bisnis telekomunikasi Indonesia 2010. Apa yang akan terjadi dengan bisnis tersebut pada Tahun Macan ini ?

Tentu, jawaban proyektif tersebut, sebaiknya berpijak apa yang sedang dan telah terjadi. Kita awali dengan melihat peta pasar. Berdasarkan catatan penulis, industri telekomunikasi Indonesia selama 2007 – 2009 dilayani sedikitnya 10 operator. Apabila mengacu laporan keuangan serta temuan di lapangan, 80% pangsa pasar sekaligus dominasi pelanggan ternyata tetap dikuasai tiga pemain lama : PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, serta PT XL Axiata Tbk.

Dalam laporan keuangan resmi mereka kuartal ketiga 2009 disebutkan bahwa pendapatan usaha PT Telkom mencapai Rp. 47,11 triliun, PT Indosat Rp. 13,4 triliun, serta PT XL Axiata Rp. 9,8 triliun. Dari angka tersebut, kontributor pendapatan dari setiap operator yang mencatat pertumbuhan tertinggi disumbangkan oleh segmen layanan Internet, data, dan jasa teknologi informatika. Segmen layanan data PT Telkom member pendapatan Rp.12,42 triliun rupiah, dengan Speedy, salah satu merek dagang Internet mereka, menyumbang Rp. 1,85 miliar atau tumbuh 91,7% ibandingkan dengan periode sama 2008.

Sumbangsih layanan Internet tersebut diklaim XL telah menumbuhkan RGB (revenue generating base) sebesar 17%, dari 21,5 juta pada September 2008 menjadi 25,2 juta pelanggan pada September 2009. Sementara itu, promosi layanan PT Indosat terbaru di semua lini juga intensif menggebar layanan Internet bergerak dengan jargon Hape Online. Oleh karena itu, secara kasat mata. Jelas sudah bahwa bisnis penguasa pasar actual ditopang layanan data.

Hal ini memang sejalan dengan tren/prediksi global. Frost & Sullivan, lembaga konsultan global, belum lama ini merilis publikasi tentang prediksi bisnis telekomunikasi Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Isinya? Layanan data dan Internet berbasis pita lebar/broadband dianggap sebagai penyelamat di tengah tren penurunan layanan tradisional (SMS dan suar), serta akhirnya mencapai fase negative growth pada 2014 mendatang.

Total pendapatan industry, menurut lembaga itu, pada 2010 akan mencapai US$ 11,77 miliar dan selanjutnya menjadi US$11,91 miliar pada 2011. Namun pada 2012 mulai turun jadi US$ 11,67 miliar, demikian seterusnya. “Pada 2014, penurunan akan mencapai 4,6% dari pendapatan 2012. Akan tetapi, bisnis masih yang masih tumbuh adalah dari layanan data, dari Internet berbasis pita lebar kecepatan tinggi/broadband yang penetrasinya di Indonesia baru 14%,” tulis publikasi itu.

Oleh karena itu, bila kenyataan di lapangan kemudian sejalan dengan prediksinya, penulis meyakini bahwa layanan data dan Internet sulit dibendung untuk menjadi primadona baru industri telekomunikasi nasional pada 2010 ini. Hal tersebut merupakan keniscayaan. Apabila jumlah pertumbuhan pengguna seluler di dalam negeri mulai jenuh, dengan sendirinya layanan konvensional pun akan turun dan digeser bentuk layanan lainnya.

Dengan jumlah pengguna seluler tahun 2009 sebanyak 151,6 juta (16% di antaranya pelanggan CDMA dan GSM 84%) atau secara dengan 68,1% dari total penduduk, Sharing Vision memprediksi pertumbuhan pelanggan yang lamban terjadi sepanjang tahun 2010-2012. Pada 2010, jumlah pelanggan diprediksi menjadi 167,7 juta nomor sementara tahun 2011 (184,4 juta) serta 2012 (199,06 juta). Periode yang jenuh seluruhnya terjadi pada 2013-1014, di mana total pelanggan masing-masing stagnan di angka 206 juta.

Layanan Data Produktif

Betul memang layanan standar yaitu suara dan pesan singkat masih tetap akan digunakan. Akan tetapi, transformasi budaya serta tuntutan zaman, telah membuat masyarakat Indonesia (secara perlahan tapi pasti) beralih ke layanan Internet. Gejala peralihan layanan konvensional ke layanan data sudah kental terasa pada tahun lalu. Demam situs jejaring social di Internet, dengan “pelaku” utamanya adalah situs Facebook, membuat pengguna meluas di semua umur dan demografi.

Aktivasi layanan broadband statis seperti disediakan PT Telkom dengan Speedy ataupun layanan Internet bergerak semacam IM2 dan Telkomsel Flash juga amat diminati masyarakat selama 2009. Ada pula fenomena unik, dimana sebagian pemilik ponsel juga lebih suka menggunakan pesan instan seperti Yahoo Messenger dibandingkan dengan SMS. Riset kami menunjukkan satu dari lima pemilik ponsel di Indonesia adalah pengguna mobile Internet.

Jika diakumulasikan pertumbuhan mobile Internet pada selama 2009 mencapai 56,8 %. Aksesnya juga meningkat, 46% responden survey kami menyebutkan mengakses Internet setiap hari, padahal data serupa tahun 2007 lalu hanya mencapai 27%. Jika pengguna layanan data broadband pada 2006 hanya mencapai 464.000 nomor, penggunanya pada 2009 sudah mencapai 4,52 juta. Pada tahun-tahun berikut, pengguna diperkirakan naik sedikitnya dua kali lipat.

Tantangannya kemudian dibalik semua rentetan kasus terkait dengan Internet mulai dari Prita, Evan Brimob, sampai terakhir Luna Maya, adalah tugas bersama agar pertumbuhan layanan data tahun depan member nilai produktif bagi bangsa kita. Ada dua tugas besar baik bagi regulator, pelaku bisnis, pendidik, serta pemangku lainnya. Pertama, pentingnya mengedukasi public secara kontinyu akan keharusan menjaga etika saat menggunakan layanan data.

Di balik sifat dasarnya yang anonymous serta belum meratanya pendidikan di negeri ini, otomatis layanan data sangat riskan menciptakan penyalahggunaan tanpa tanggungjawab pasti dalam bentuk penyertaan identitas resmi. Masyarakat perlu terus digugah kesadarannya, bahwa sekalipun tidak ada mekanisme validasi identitas yang konsisten seperti di kehidupan yang nyata, tak berarti bisa berbuat seenaknya di dunia maya.

Kedua, semua pihak harus terus berusaha mengubah pola piker yang tampaknya sudah terbangung di masyarakat, yakni dunia maya sebagai dunia yang terpisah dari kehidupan riil sehingga vakum norma, hukum dan agama. Mari tanamkan bahwa surat elektronik sama saja dengan kirim mengirim surat biasa, sistus jejaring social juga sama dengan pergaulan biasa. Dengan demikian, memaki-maki di dunia maya misalnya, efeknya sama menyakitkan dengan dunia nyata.

Menjadi bahasa besar bila pertumbuhan layanan data mendatang tidak disertai pertumbuhan etika penggunanya. Mari ciptakan pertumbuhan layanan produktif etis, bertanggung jawab dan efektif meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. (Dimitri Mahayana, Chief dan Fasilitator Sharing Vision, Artikel pernah dimuat di Bisnis Indonesia, 13 Januari 2010)

Oleh Dimitri Mahayana

“Iya nih gaji IT Indo ironis, jauh banget dibanding gaji IT luar, gw aja ditertawain dengan gaji indo ma orang luar, ironis deh, (NH).” “Operator warnet aja cuma digaji Rp 300 ribu, sudah kerja 10 tahun tapi perusahaan tidak care (Aroep Manhattan).”

Demikian bunyi beberapa dari banyak komentar pembaca detikINET atas berita yang ditulis 8 Mei lalu, berjudul: “SDM IT Lari ke luar negeri, Pemerintah Diminta Waspada”. Keluh kesah di atas, rasanya, bukan sekali-dua kali terdengar. Sudah sejak lama, praktisi teknologi informasi (TI) di

Indonesia memang diperlakukan minim, sangat timpang dengan apa yang diterima teknisi serupa negara tetangga.
Hasil survei kami tahun lalu menunjukkan, gaji seorang system developement di Indonesia mencapai US$4.808 per tahun alias sekitar Rp52 juta atau Rp4,4 juta per bulan. Padahal, tugas mengembangkan sistem TI, tentu rumit bukan main.
Bandingkan untuk posisi serupa di India US$11.805, Malaysia (US$17.651), Filipina (US$10.545), Thailand (US$17.545), India (US$11.805), Singapura (US$35.245), Hongkong (US$46.769), dan Australia (US71.484).

Untuk posisi project management pekerja TI, remunerasi yang diperoleh di Indonesia US$8.580. Angka ini separuh dari jabatan yang sama di India, 1/6 di Singapura, dan 1/10 di Australia (Daftar lengkap, lihat tabel di bawah). Akan tetapi, bagaimanapun, berkeluh kesah saja tidak cukup. Demi progresivitas dan visi perbaikan yang kontinyu, alangkah baiknya jika apreasiasi kurang ini justru dijadikan momentum intropeksi.

Kita awali soal mengkaji diri ini dengan melihat hasil survei Sharing Vision kepada 24 responden dan 14 perusahaan pada April lalu menunjukkan, 43% sumber daya TI yang ada dinilai kurang kompoten. Selain tidak kompeten, 14% responden juga mengaku memiliki sumber daya TI yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Karenanya, 14% dari mereka merasakan tingkat turnover pekerja TI yang tinggi di perusahaan. 32% responden mengaku pula sulitnya mencari tenaga ahli TI anak bangsa di tanah air–hal yang kemudian memicu banyaknya konsultan bermata biru di tanah air yang bayarannya berkali-kali lipat tadi.

Secara teknis-administratif, pekerja TI di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi baru mencapai 28,60% sementara sisanya belum memiliki karena masih ada anggapan tidak pentingnya sertifikasi semacam CCNA, MCP, PMP, dan lainnya.
Padahal, mengacu survei HR Certification Institute 2008, pekerja TI yang sudah tersertifikasi tadi, terbukti memberi dampak positif pada finansial perusahaan dan otomatis membuat mereka lebih dipercaya perusahaan. Dengan demikian, mengacu hasil-hasil riset tadi, remunerasi yang minim ini, ternyata banyak disebabkan pula oleh belum tingginya tingkat kompetensi yang dimiliki. Kemampuan yang ada belumlah optimal.

Remunerasi rendah, sedikit-banyak, disumbangkan oleh belum tajamnya kompetensi yang dimiliki yang membuat ketergantungan sumber daya eksternal masih ada, misalnya. Akibatnya, daya tawar pekerja TI belum begitu tinggi. Kalau mau jujur, belum optimalnya kemampuan ini sendiri mayoritas ‘disumbangkan’ perusahaan tempat mereka bernaung. Betapa tidak. Alokasi anggaran training perusahaan mayoritas hanya di angka kurang dari 3% dari bea divisi TI.

Perusahaan masih tampak ogah mengeluarkan biaya besar dalam meningkatkan kemampuan pekerja TI. Alih-alih meningkatkan kemampuan, mereka lebih berharap karyawan mau belajar otodidak yang serba gratis. Maka, daripada terus berkubang dalam komplain remunerasi, sudah seharusnya pekerja TI (sekaligus perusahaannya) tak berhenti memperbaiki kompetensi miliknya, sehingga ke depan tak ada lagi kisah satir pekerja TI: Jabatan keren, gaji pas-pasan! (Dimitri Mahayana, Chief dan Fasilitator Sharing Vision/Artikel juga dimuat di detik.com, 25/05/2009)